Durhaka Politik di Rumah Rakyat

Oleh: Komjen Pol (Purn.) Drs. Didi Widayadi, MBA

Mediaindonesianews.com: Ada pepatah lama: “Durhaka kepada orang tua memutus berkah.” Tapi di gedung parlemen, bentuk durhaka yang lebih canggih sedang tumbuh: durhaka kepada rakyat dan sesama penyelenggara negara.

Mereka bukan anak kecil yang membantah ibunya di dapur, melainkan pejabat yang membantah nuraninya di ruang sidang. Bedanya, kalau anak durhaka dimarahi ustaz, politisi durhaka justru naik pangkat di partainya.

Meninggikan Suara, Merendahkan Marwah

Di ruang rapat, suara meninggi bukan karena membela rakyat, tapi karena mikrofon sudah menyala dan kamera sudah standby. Kemarahan jadi konten, bukan ketulusan. Bangsa ini butuh pembela, bukan pemeran utama sinetron politik.

Menyela Pemerintah Seperti Anak Membantah Ayahnya

Pemerintah bicara data, DPR menjawab drama. Belum sempat kalimat selesai, sudah diserang dengan jargon yang tak logis. Jika mendengar itu ibadah, sebagian politisi sudah murtad dari kesabaran.

Pergi Tanpa Izin, Hilang Saat Diperlukan

Sidang paripurna ibarat pengajian: yang hadir separuh, yang tidur separuh, yang tanda tangan semua. Rakyat tak tahu apakah wakilnya di ruang sidang atau ruang spa. Tapi gaji tetap cair—itulah mukjizat konstitusional.

Sibuk dengan Gawai, Sibuk dengan Saham

Bukan lagi main gim, tapi main proyek, main pengaruh, main opini. Rakyat menatap layar ponsel berharap kabar baik, sementara wakilnya menatap layar bursa berharap laba naik. Negara berubah jadi startup: banyak rapat, sedikit hasil.

Menyepelekan Nasihat, Mengabaikan Ahli

Dulu orang bijak berkata: “Dengarkan guru.” Kini DPR menjawab: “Kita lebih tahu.” Padahal yang mereka tahu hanyalah cara memotong pembahasan dan menambah anggaran. Keangkuhan intelektual itulah durhaka paling halus—dibungkus senyum formal dan jas mahal.

Masam Saat Diminta Gotong Royong

Setiap kali pemerintah minta kerja sama, wajah mereka seperti anak disuruh nyapu halaman. Padahal tugasnya sederhana: menyapu korupsi, menyiapkan aturan bersih. Tapi entah kenapa sapu selalu dipatahkan, bukan digunakan.

Enggan Membantu Pekerjaan Rumah Bangsa

RUU penting ditunda, revisi strategis diperlambat, tapi acara seremonial tak pernah absen. Rakyat menunggu keadilan seperti menunggu sinyal internet di pedalaman—kadang muncul, sering hilang.

Pelit Memberi, Rakus Mengambil

Dari rakyat diambil pajaknya, dari negara diambil fasilitasnya. Tapi ketika rakyat meminta transparansi, dijawab: “Ini urusan teknis”. Hukum ekonomi durhaka: yang miskin disuruh bersabar, yang kaya diberi sabun moral.

Menceritakan Aib Pemerintah, Lupa Cermin Sendiri

Kritik itu mulia, tapi tanpa niat memperbaiki, ia berubah jadi cermin retak. Banyak yang sibuk membuka borok lawan, tapi lupa menutup luka sendiri. Kritik tanpa solusi hanyalah propaganda dengan bedak etika.

Lupa Mendoakan Rakyat

Mereka rajin berdoa di depan kamera: “Semoga bangsa ini maju”. Tapi doa tanpa tindakan hanyalah lip service politik. Rakyat tak butuh doa yang disiarkan, tapi keputusan yang dirasakan.

Durhaka kepada orang tua menutup pintu surga, Durhaka kepada rakyat menutup pintu sejarah.

Dan di antara dua pintu itu, kita melihat bayangan para pejabat yang sibuk berselfie dengan dosa konstitusionalnya.

“Bangsa ini tidak butuh wakil yang pintar berjanji, tapi yang tahu malu ketika janji tak ditepati”

**Penulis adalah alumni Lemhanas Kra 29 dan Founder DW-GPT Institute