Gerakan Rakyat Matangkan Kaderisasi, Siapkan Langkah Menuju Partai Politik

Jakarta-Mediaindonesianews.com: Organisasi kemasyarakatan Gerakan Rakyat terus memperkuat konsolidasi internal dan kaderisasi sebagai bagian dari persiapan transformasi menjadi partai politik. Upaya tersebut ditandai dengan pelaksanaan Kelas Kader Gerakan Rakyat yang digelar Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Rakyat Jakarta Timur di Gelanggang Remaja Jatinegara, Jakarta Timur, Sabtu (20/6).

Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Ketua Umum Gerakan Rakyat Sahrin Hamid, Ketua Dewan Pakar Gerakan Rakyat Sulfikar Amir, dan mantan Menteri Perdagangan RI, Tom Lembong.

Dalam sambutannya, Sahrin Hamid menegaskan bahwa kaderisasi menjadi fondasi utama organisasi dalam membangun kekuatan politik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Menurutnya, Gerakan Rakyat lahir dari keresahan terhadap ketimpangan sosial yang masih terjadi serta belum optimalnya representasi kepentingan rakyat dalam sistem politik saat ini.

Sahrin menyebut keterlibatan dalam proses legislasi maupun pemerintahan hanya dapat dilakukan melalui jalur politik formal, sehingga transformasi organisasi menjadi partai politik dinilai sebagai langkah strategis untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat secara lebih efektif.

“Untuk terlibat dalam pembuatan undang-undang atau menduduki jabatan di legislatif dan eksekutif, prosesnya harus melalui partai politik. Oleh karena itu, Gerakan Rakyat hadir sebagai parpol alternatif yang murni menjadi alat perjuangan rakyat,” ujar Sahrin.

Sementara itu, Ketua Dewan Pakar Gerakan Rakyat Sulfikar Amir menekankan pentingnya tiga agenda perubahan yang menjadi landasan organisasi, yakni penguatan teknokrasi, demokrasi, dan meritokrasi.

Menurutnya, kebijakan publik harus disusun berdasarkan kajian yang kuat dan didukung data yang valid, sekaligus membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, jabatan publik harus diisi oleh individu yang memiliki kompetensi dan rekam jejak yang jelas.

“Kebijakan publik harus disusun berdasarkan kajian dan referensi yang jelas, tetap membuka ruang partisipasi masyarakat, serta memastikan bahwa jabatan publik diisi oleh individu yang kompeten berdasarkan rekam jejak dan kemampuan,” kata Sulfikar.

Pada sesi berikutnya, Tom Lembong memberikan pandangannya mengenai berbagai tantangan politik dan pembangunan nasional. Ia menilai tata kelola pemerintahan perlu diperkuat melalui pendekatan yang profesional, berbasis data, serta memperhatikan aspirasi masyarakat dari tingkat bawah.

Tom juga mengkritisi ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap sektor sumber daya alam (SDA). Menurutnya, kekayaan SDA tidak otomatis menjamin kesejahteraan masyarakat apabila tidak diimbangi dengan tata kelola yang baik dan pengembangan sektor ekonomi produktif lainnya.

Ia menilai sektor berbasis konsesi memiliki kerentanan terhadap praktik korupsi apabila tidak diawasi secara ketat dan transparan.

Selain itu, Tom menyoroti praktik politik uang yang menurutnya masih menjadi tantangan dalam proses demokrasi di Indonesia. Ia mengingatkan pentingnya pendidikan politik dan penguatan kualitas kader untuk menciptakan budaya politik yang lebih sehat.

Di akhir pemaparannya, Tom berharap Gerakan Rakyat dapat menghadirkan warna baru dalam perpolitikan nasional apabila nantinya bertransformasi menjadi partai politik. Ia menekankan pentingnya menghadirkan solusi konkret terhadap persoalan bangsa agar memperoleh kepercayaan publik.

Kelas kader tersebut menjadi bagian dari upaya Gerakan Rakyat memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan menyusun arah perjuangan politik organisasi menjelang proses transformasi menjadi partai politik yang lebih terstruktur dan berorientasi pada perubahan tata kelola pemerintahan serta kesejahteraan masyarakat. (FF)